Jelang Pilkada 2024, Pemkab Muara Enim Pastikan Jaminan Sosial untuk Petugas KPU dan Bawaslu

Menjelang pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024, Pemerintah Kabupaten Muara Enim menunjukkan komitmen dalam memberikan perlindungan bagi petugas penyelenggara Pilkada, baik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Ribuan petugas dari kedua lembaga tersebut dipastikan akan mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan yang mencakup perlindungan terhadap risiko kecelakaan kerja dan kematian selama bertugas. 

Hal ini disampaikan dalam rapat Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Ruang Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim. Rapat tersebut dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan (Perekobang), Ir. H. Ahmad Yani Heriyanto, M.M., yang menekankan pentingnya langkah ini untuk memberikan rasa aman dan perlindungan bagi seluruh petugas selama proses Pilkada berlangsung. Ketua Bawaslu Muara Enim, Zainudin, S.P., M.Si., yang turut hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan dukungannya terhadap program ini. 

Zainudin menegaskan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara untuk memastikan kesejahteraan petugas, yang menjadi garda terdepan dalam menyukseskan Pilkada. Menurut data yang disampaikan dalam rapat, sekitar 13.400 petugas KPU, termasuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), serta 2.174 petugas Bawaslu, akan terdaftar dalam program jaminan sosial yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan. Program ini bertujuan mengantisipasi risiko kerja yang mungkin terjadi selama tahapan Pilkada berlangsung. 

Asisten Perekonomian dan Pembangunan menyampaikan bahwa program ini sejalan dengan instruksi Kementerian Dalam Negeri yang telah mengalokasikan anggaran khusus untuk perlindungan petugas. Ia juga mengingatkan bahwa dengan sisa waktu yang tinggal sebulan menjelang hari pencoblosan, langkah ini sangat relevan untuk memberikan ketenangan bagi seluruh pihak yang terlibat. “Melalui program ini, kami berharap semua petugas yang terlibat dalam Pilkada dapat bekerja dengan maksimal tanpa khawatir akan risiko yang mungkin terjadi. Ini adalah bentuk nyata dukungan pemerintah daerah terhadap kesuksesan penyelenggaraan Pilkada yang aman, tertib, dan lancar,” ujar Ahmad Yani. Langkah ini diharapkan dapat memberikan perlindungan menyeluruh bagi petugas Pilkada di Kabupaten Muara Enim, sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh semangat dan rasa aman, demi mendukung terselenggaranya Pilkada Serentak 2024 yang demokratis dan berkualitas.