TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG

TUGAS DAN WEWENANG PPID BAWASLU PROVINSI SUMATERA SELATAN

Berdasarkan Pasal 7 ayat (5) Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID bertugas :

1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik
2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik
3. menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan  Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini
4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi
5. menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan
6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan
7. menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu
8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik
9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik
10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik, dan
11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi

Berdasarkan Pasal 8 Perbawaslu 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, PPID berwenang :

1. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik
2. memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan Pengujian   Konsekuensi
3. menolak permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut
4. meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang dihasilkan dan dikuasai unit kerja, dan
5. mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan